Ini Peta 6 Rute 'Tol Laut' Jokowi

Ilustrasi (Foto: dok. detikFinance)

Jakarta -Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meluncurkan 6 trayek angkutan laut berjadwal atau familiar disebut 'tol laut' gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dengan beroperasinya 6 trayek ini, Kemenhub akan membiayai operasional kapal pembawa barang yang berlayar secara terjadwal. Trayek ini akan menghubungkan pelabuhan besar dan kecil di penjuru negeri.

Berikut ini gambaran lengkapnya disajikan dalam infografis, Senin (2/11/2015









sumber : http://finance.detik.com/read/2015/11/02/132755/3059614/4/ini-peta-6-rute-tol-laut-jokowi

Tiba di Priok, Ini Penampakan Kapal 'Tol Laut' Khusus Sapi

Jakarta -Kapal KM Camara Nusantara I akhirnya tiba di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, setelah bertolak dari Pelabuhan Tenau, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kapal khusus pengangkut ternak sapi pertama Indonesia ini, berangkat pada pukul 01.00 WITA pada 6 Desember 2015. Sesuai dengan perkiraan, kapal berkapasitas 500 ternak sapi ini tiba pagi hari ini (11/12/2015) atau 5 hari perjalanan.



"Tadi pagi ini baru sampai," kata petugas kapal yang tak mau disebutkan namanya, Jumat (11/12/2015)

Dari pantaun detikFinance, terlihat sapi-sapi asal NTT masih di dalam kapal. Kerumunan sapi yang menempati kapal tak terlihat penuh mengisi kapal.

"Yang dibawa 353 ekor," jelas petugas tersebut.

Rencananya, sore ini Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman hingga dari pihak Kementerian Perhubungan selaku pemilik kapal akan meresmikan tibanya kapal KM Camara Nusantara I.

Kapal ini merupakan bagian dari konsep 'tol laut' atau angkutan kapal berjadwal yang digagas pemerintahan Presiden Jokowi. Penggunaan kapal khusus sapi ini banyak manfaatnya antara lain memangkas biaya angkut sampai 80%, menjaga bobot sapi tetap stabil bahkan bertambah, karena kondisi kapal yang layak.




sumber ; http://finance.detik.com/read/2015/12/11/131106/3093370/4/tiba-di-priok-ini-penampakan-kapal-tol-laut-khusus-sapi?f9911023

Dari Sumatera Hingga Papua akan Dibangun 4.000 Km Rel KA, Butuh Rp 120 T

Masing-masing pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua akan dibangun jaringan rel kereta 1.000 Km. Sehingga totalnya akan ada 4.000 Km dibangun selama 5 tahun, dengan kebutuhan anggaran Rp 120 triliun.

"Kami sekarang sedang putar otak bagaimana mempercepat semua proses pembangunan infrastruktur KA sebanyak 1.000 Km masing-masing di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua," ujar Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko ditemui di Kantornya, Senin (15/12/2014).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Kementerian Perhubungan menghitung berapa dana yang dibutuhkan untuk membangun total sekitar 4.000 Km rel KA.

"Dananya pasti ada yakni dari penghematan BBM subsidi, tahun depan sekitar ratusan triliun dari penghematan itu salah satunya dialokasikan ke proyek ini," ucapnya.

Hermanto mengatakan, proyek ini diproyeksikan akan selesai dalam 5 tahun ke depan. Namun yang jadi masalah sebagian besar proyek KA Trans Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua belum seluruhnya menyelesaikan feasibility study (FS).

Ia mengatakan untuk membangun rel di masing-masing pulau berbeda-beda seperti di Kalimantan banyak lahan gambut, sehingga harus dibangun layang karena bila langsung gunakan dasar tanah jalurnya pasti amblas.

"Tidak mudah juga membangun jalur KA di daerah-daerah tersebut karena kebanyakan hutan beda sama di Jawa, pengalaman juga dibutuhkan, terakhir tenaganya juga 1.000 Km itu masing-masing daerah itu banyak, kita saja di Ditjen Perkeretaapian hanya ada 500-an orang," jelasnya.

Ia mengungkapkan untuk pembangunan proyek KA ini selama lima tahun hanya membutuhkan dana kurang dari Rp 100-120 triliun.

"Hitungan saya sih nggak sampai Rp 100-120 triliun ya untuk 5 tahun, apalagi pemerintah bisa hemat anggaran subsidi setahun saja ratusan triliun. Karena untuk 1 Km rel KA dibutuhkan biaya Rp 30 miliar," tutupnya.
sumber ; http://finance.detik.com/read/2014/12/15/182724/2778044/4/dari-sumatera-hingga-papua-akan-dibangun-4000-km-rel-ka-butuh-rp-120-t
 

Pelabuhan Kapal Pesiar Marina Boom di Banyuwangi Mulai Dibangun

PT Pelindo III (Persero) memulai pengembangan kawasan Marina Boom Banyuwangi beserta segala fasilitas pendukung untuk yacht (kapal layar ringan). Marina Boom Banyuwangi diproyeksikan sebagai dermaga terintegrasi dengan Pelabuhan Benoa di Bali dan Labuhan Bajo di NTT.

Pelindo III melalui anak usahanya, yaitu PT Pelindo Properti Indonesia siapkan anggaran total sebesar Rp 550 miliar bagi pengembangan wisata bahari Indonesia tersebut.

Direktur Utama Pelindo III Djarwo Surjanto menjelaskan, dermaga sandar kapal pesiar ini direncanakan mampu menampung 150 kapal pesiar. Marina Boom ke depan juga akan dihubungkan ke lokasi lain yang potensial, seperti Karimunjawa, Lombok, dan Tenau Kupang.

Lompatan strategi ini juga mendukung upaya Pemkab Banyuwangi yang kini sedang getol mempromosikan banyak destinasi wisata menarik seperti blue fire di Kawah Ijen, kite surfing di Pulau Tabuhan, menantangnya ombak Pantai Plengkung, kearifan budaya Osing, indahnya alam Alas Purwo, dan aneka destinasi lainnya.

"Pengembangan infrastruktur wisata bahari yang terintegrasi akan mengoptimalkan potensi rute pelayaran di Indonesia. Tidak hanya profit bagi pengelola namun juga memantik pengembangan kawasan dan kreativitas warga, sehingga memiliki economic value untuk peningkatan perekonomian masyarakat sekitar," ungkap Djarwo Surjanto usai peresmian Marina Boom, Sabtu (12/9/2015).

Kawasan Marina Boom Banyuwangi dibangun di area seluas 44,2 hektar, dengan konsep berbasis kearifan lokal dan ramah lingkungan. Pembangunan kompleks marina modern yang dibangun akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti zona marina, zona residensial, dan zona rekreasi.

Proyek ini akan dibangun bertahap pada 2016 dan ditargetkan selesai 2017 mendatang. Sehingga pada tahun tersebut direncanakan Marina Boom Banyuwangi dapat beroperasi dan menjadi tuan rumah event Fremantle to Indonesia Yacht Race dan Rally yang berlayar dari Australia dan finish di Marina Boom Banyuwangi.

"Marina Boom Banyuwangi diharapkan menjadi bagian dari jaringan marina dunia sekaligus untuk mempromosikan wisata bahari Indonesia di dunia internasional," ujarnya optimis.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menambahkan, Marina Boom Banyuwangi diharapkan bisa menjadi bagian pembangunan ekonomi kerakyatan. Selain itu bisa tetap mempertahankan warisan sejarah seperti bangunan kuno peninggalan zaman VOC.

"Pembangunan Marina Boom kami harap bisa mendukung peningkatan perekonomian rakyat dan peninggalan sejarah yang berada di kawasan ini tetap terjaga dan jadi daya dukung penarik wisata berbasis eco tourism," pungkasnya.
sumber : http://finance.detik.com/read/2015/09/13/092646/3017338/4/pelabuhan-kapal-pesiar-marina-boom-di-banyuwangi-mulai-dibangun?f9911013

Pasca Kesalnya Jokowi di Priok, Jonan dan Gobel Merapat ke Kantor Indroyono

Menteri Koordinator Bidang Maritim Indroyono Soesilo siang hari ini menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan di Gedung BPPT, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat. Rapat ini juga dihadiri oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel, jajaran Bea Cukai Kementerian Keuangan.

Tujuan Indroyono menggelar rapat koordinasi ini untuk mencari solusi dari persoalan proses panjangnya rangkaian bongkar muat barang hingga barang keluar dari pelabuhan atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub JA. Barata menjelaskan pihaknya bakal hadir memenuhi undangan Menko Maritim pada pukul 12.30 WIB. Siang ini Menhub Jonan sudah terlihat hadir di lokasi acara.

"Nanti kita hadir. Kemungkinan yang hadir dari Perhubungan Laut," kata Barata kepada detikFinance Kamis (18/6/2015).

Rapat ini merupakan Lanjutan dari pertemuan membahas dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok kemarin. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang sempat kesal dengan kenyataan soal proses dwelling time yang lama.

Kemarin, Presiden Joko Widodo sempat sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok, di sini Jokowi sempat kesal karena proses dwelling time di Tanjung Priok masih lelet sampai rata-rata 5,5 hari. Mantan Wali Kota Solo tersebut mengancam mencopot pejabat hingga menteri yang bertanggung jawab dalam proses dwelling time di pelabuhan.
sumber : http://finance.detik.com/read/2015/06/18/122143/2945799/4/pasca-kesalnya-jokowi-di-priok-jonan-dan-gobel-merapat-ke-kantor-indroyono

Jokowi Sidak ke Tanjung Priok

Memasuki bulan Ramadan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan blusukan ke Kantor Pelayanan Terpadu Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk peninjauan. Langkah ini untuk mengantisipasi dan melihat infrastruktur jelang mudik Lebaran tahun ini agar lancar.
Jokowi bakal ditemani oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono dan jajaran direksi PT Pelni (Persero).
Menurut rencana, Jokowi akan melakukan peninjauan pada pukul 10.30 WIB. Sebelumnya, pagi tadi pada pukul 09.00 WIB Jokowi menerima Pengurus Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan pada pukul 09.30 WIB menerima Presidium Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) di Istana Merdeka.
Setelah melakukan peninjauan Kantor Pelayanan Terpadu Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok, Jokowi akan memimpin Sidang Tim Penilai Akhir (TPA) pada pukul 14.00 WIB.
Kemudian akan dilanjutkan memimpin Rapat Terbatas (Ratas) dengan membahas Kredit Usaha Mikro dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada pukul 15.00 WIB.
Kegiatan Jokowi akan diakhiri dengan Shalat Tarawih pada pukul 19.00 WIB di Masjid Istiqlal.
Seperti yang diketahui, jelang memasuki bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari, ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yang pertama, memastikan dan memonitor harga-harga di pasar selama Ramadan.
“Agar di satu sisi tidak menyusahkan masyarakat tetapi di sisi lain, setahun sekali membuat petani dan nelayan mendapat penghasilan lebih karena ada peningkatan dari harga pangan,” papar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.
Kedua, Presiden Jokowi akan memperhatikan infrastruktur jalan terutama di Pulau Jawa agar pelaksanaan Lebaran Idul Fitri dan pelaksanaan mudik berjalan lancar.
“Kita berupaya supaya jumlah kecelakaan kendaraan bermotor selama masa mudik turun drastis,” tegas Andi seraya menyebutkan, musim mudik ini akan dipantau terus menerus, baik di darat, laut maupun udara.
Selain kedua hal itu, lanjut Andi mengatakan, Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan para menteri akan memperhatikan perkembangan ekonomi makro agar Rupiah tidak terus turun.
sumber : http://economy.okezone.com/read/2015/06/17/320/1166701/jokowi-sidak-ke-terminal-penumpang-tanjung-priok

Kronologi Kasus Dwelling Time, yang Jadikan Dirjen Tersangka

Lamanya waktu bongkar muat peti kemas (dwelling time) di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) murka. Pasalnya, sejak kunjungan pertama di pelabuhan tersebut hingga kunjungan kedua, belum ada perbaikan waktu bongkar muat.

Jokowi pun mengancam akan mencopot para pejabat yang terlibat dalam operasional bongkar muat jika memang tak mampu memperbaiki waktu bongkar muat peti kemas tersebut. "Kalau bertanya tidak ada jawabannya ya saya akan cari dengan cara saya. Kalau sudah sulit, bisa saja dirjen saya copot, bisa saja pelaku di lapangan saya copot, bisa saja menteri yang saya copot, pasti kalau itu," ungkap Jokowi dengan tegas saat sidak di Tanjung Priok pada 17 Juni 2015.

Lembaga dan instansi yang terkait dengan praktik dwelling time pun langsung saling lempar tanggung jawab. Mulai dari Pelindo II, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, dan beberapa lainnya tak ingin disalahkan. Sebagian besar merasa tidak menjadi penyebab lamanya proses bongkar barang di Tanjung Priok.

Terakhir, kasus yang mencuat adalah adanya praktik suap alias gratifikasi yang melibatkan banyak kementerian. Polda Metro Jaya telah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut, tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan terus berkembang seiring berjalannya penyelidikan.

Lengkapnya, berikut kronologi kasus Dweling Time:

23 September 2014: Jokowi Perintahkan Waktu Bongkar Muat di Pelabuhan Dipersingkat

Presiden Jokowi mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok untuk meninjau proses pembangunan dan perluasan pelabuhan sebagai implementasi dari program Tol Laut. Dalam kunjungan tersebut jokowi meminta agar lembaga dan instansi yang terkait bisa mempersingkat waktu bongkar muat kontainer dari yang selama ini di kisaran 5,5 hari menjadi 4,7 hari.

2 Maret 2015: Rapat Koordinasi Membahas Dwelling Time
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo menggelar rapat koordinasi bersama beberapa menteri lain untuk membahas dwelling time. Dikatakannya, ada 18 kementerian yang siap untuk menurunkan waktu menjadi 4,7 hari.

Untuk pre clearance custom, Indroyono menjelaskan, akan berkaitan dengan Kementerian Perdagangan, BPOM, dan Badan Karantina. Ketiga instansi ini sepakat bahwa proses pre clearance custom hanya selama 2,7 hari.

Harapannya di Bea Cukai proses hanya berlangsung setengah hari. Sedangkan untuk post clearance custom sekitar satu setengah hari. "Jadi harapannya dwelling time bisa mencapai 4,7 hari. Sekarang ini masih sekitar 8 hari. Jadi kita coba turunkan," jelas dia.

17 Juni 2015: Jokowi Murka Dwelling Time Masih Lama
Presiden Jokowi Kembali ke Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka inspeksi mendadak (sidak) proses dwelling time. Dalam sidak ini Jokowi marah besar karena sudah lebih dari 6 bulan belum ada perubahan waktu bongkar muat.

"Siapa yang paling lama instansi urusan izin? Pasti ada yang paling lama, tidak percaya saya. Masih ada yang terlama instansi mana itu yang saya kejar, coba cek," kata Presiden Jokowi.
20 Juni 2015: Menteri Rini Beri Klarifikasi Soal Masalah Dwelling Time
Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan, pelabuhan barang memang bertanggung jawab untuk melaksanakan bongkar muat barang. Begitu juga dengan pelabuhan penumpang yang bertanggung jawab mengurus penumpang turun-naik.

Diterangkan Rini, kendala penumpukan barang di pelabuhan justru sering kali bukan karena lamanya proses bongkar muat. Melainkan berbagai dokumen yang harus diurus pemilik barang untuk mengeluarkan barangnya ke luar pelabuhan.

22 Juni 2015: Pelindo II Hanya Memfasilitasi Ruangan
Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II), RJ Lino, menilai pihaknya selama ini telah memberikan fasilitas yang baik kepada 8 instansi yang berwenang dalam dwelling time, namun faktanya, tidak ada koordinasi antar tiap instasi tersebut.

Karena itu, ia mengelak bila instansi yang ia pimpin menjadi satu-satunya yang dipermasalahkan dalam lambatnya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. Ia pun menegaskan‎ PT Pelindo II hanya sebagai penjamin fasilitas dan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

23 Juni 2015 : Bea Cukai Ungkap Biang Kerok Leletnya Bongkar Muat di Pelabuhan
Direktorat Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengindentifikasi penyebab lamanya waktu bongkar muat atau dwelling time di pelabuhan. Salah satunya karena murahnya ongkos timbun di pelabuhan.

Plt Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Supraptono, mengatakan, murahnya ongkos membuat pengusaha memilih untuk menginapkan barang di pelabuhan. Selain itu, menginap di pelabuhan dirasa lebih aman. 
28 Juli 2015: Polisi Geledah Kantor Kementerian Perdagangan
Tim Gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggeledah lantai 9 Gedung Kementerian Perdagangan di Jalan Muhammad Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kombes Pol Mudjiono membawa serta personel Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Diduga kepolisian sedang menyelidiki kasus korupsi terkait proses dwelling time yang terjadi di tubuh kementerian pimpinan Rahmat Gobel tersebut.

"Benar (ada penggeledahan)," kata Kasubdit Tipikor AKBP Ajie Indra ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (28/7/2015). Dalam penggeledahan tersebut polisi membawa 1 kotak kardus besar dan printer dari gedung Kemendag. Barang-barang tersebut langsung dibawa ke sebuah mobil yang diparkir di halaman kementerian tersebut.

28 Juli 2015: Ada Lintingan Ganja di Meja Staf Kemendag

Di tengah penggeledahan ruang kerja Ditjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan (Kemendag), polisi menemukan lintingan ganja kering di meja seorang staf berinisial B. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Komisaris Besar Krishna Murti mengatakan, B menyamarkan ganja ke dalam bungkus rokok dan membungkus lagi dengan kertas koran. "Barang buktinya sudah diserahkan ke Direktorat Narkotika," ujar Krishna.

Krishna mengatakan, penyidikan kasus narkotika ini dan barang bukti diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Metro Jaya, karena tidak ada kaitannya dengan kasus di Kemendag yang disidik. "Itu (penemuan ganja) tidak ada hubungannya dengan kasus dwelling time, jadi langsung ditangani Dit Narkotika," jelas Krishna.

29 Juli 2015: Kementerian Perdagangan Bantah Penggeledahan Terkait Dwelling Time
Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut penggeledahan atau pemeriksaan kantor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Ditjen Daglu) dan Direktorat Impor bukan karena kasus korupsi bongkar muat kapal di pelabuhan.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendag, Karyanto Suprih mengungkapkan, surat penggeledahan yang datang dari Kepolisian Daerah Metro Jaya bukan karena dugaan korupsi dwelling time.

"Dwelling time saya tidak pernah dengar. Di surat pemeriksaan cuma ada penggeledahan dalam rangka pemeriksaan ini (tidak menyebut detail). Karena ada surat perintah, kami ikut saja," tegas dia di kantornya, Jakarta, Rabu (29/7/2015).

Karyanto juga menyebutkan, Kemendag telah menon-aktifkan alias membebastugaskan empat pejabat, terdiri dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV. Pejabat tersebut diakunya, sedang fokus menjalani pemeriksaan oleh polisi.

29 Juli 2015: Pejabat Kemendag Jadi Tersangka Kasus Suap Dwelling Time

Polda Metro Jaya menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan penyuapan di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan terkait dwelling time. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian mengatakan, 3 tersangka yaitu seorang Kasubdit Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) berinisial I, Pekerja Harian Lepas Dirjen Daglu (PHL) berinisial MU, dan seorang broker berinisial N.

"Kita cek rekening mereka dan nilai (uang)-nya miliaran. Oh ya, Kasubdit sudah jadi tersangka," jelas Tito dia. 3 tersangka terindikasi melakukan gratifikasi, penyuapan, dan upaya pemerasan terhadap para pengusaha yang mengurus izin bongkar muatan barangnya.

29 Juli 2015: Dirjen Daglu Nonaktif Jadi Tersangka Kasus Dwelling Time

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) yang baru dinonaktifkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Partogi Pangaribuan ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dalam kasus dugaan suap proses 'dwelling time' peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Penyidik menilai peningkatan status Partogi dari saksi menjadi tersangka layak dilakukan berdasarkan sinkronisasi alat bukti serta keterangan saksi.

"Penyidik menyimpulkan saudara PP (Partogi Pangaribuan) ditetapkan sebagai tersangka dengan alat bukti yang sangat cukup. Yaitu keterangan saksi dan sinkroisasi dari alat bukti yang disita oleh penyidik Satgas Khusus Polda Metro Jaya," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mohammad Iqbal di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (30/7/2015) malam.

30 Juli 2015: Dirjen Daglu Kemendag Diperiksa Intensif Polda Metro Terkait Dwelling Time
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan Partogi Pangaribuan diperiksa tim Penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya. Partogi diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap proses dwelling time peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Ya benar sedang ada pemeriksaan terhadap Partogi Pangaribuan. Masih dalam proses pemeriksaan," ujar ‎Kasubdit V Tipikor Dit Reskrimsus AKBP Adjie Indra Dwiatma saat dihubungi di Jakarta, Kamis (30/7/2015).

Partogi menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan suap dwelling time peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Ia diminta menjelaskan uang yang disita dari salah satu staf Dirjen Daglu saat penggeledahan oleh tim penyidik Reskrimsus Polda Metro Jaya, Selasa 28 Juli 2015.

Dalam penggeledah‎ itu, polisi menyita uang senilai US$ 40 ribu. Uang tersebut disita dari salah satu staf Kepala Seksi di Direktorat Jenderal Daglu Kemendag berinisial R.